Terbentuknya negara Indonesia merdeka tentunya melalui proses yang sangat panjang. Termasuk perumusan undang-undang dasar 1945 yang merupakan salah satu hukum dasar konstitusional yang dimiliki oleh negara republik Indonesia (NKRI). Sejarah perumusan UUD 1945 tidak terlepas dengan konflik bersama Jepang yang diawali dari kekalahan Jepang pada peristiwa perang dunia II oleh sekutu. Adapun sejarah perumusan UUD 1945 yang melewati peristiwa sangat panjang.
Summary
Sejarah perumusan UUD 1945
Sejarah awal dari perumusan undang-undang dasar 1945 ini berawal dari terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa yang disingkat dengan BPUPKI yang dirumuskan pada tanggal 29 April 1945. Saat itu, Soekarno menyumbangkan gagasan dasarnya mengenai pembentukan negara yang diberi nama pancasila.
Gagasan yang dikemukakan oleh Soekarno ini lalu disampaikan pada komite BPUPKI di sidang pertamanya yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Setelah mendapat putusan jika BPUPKI berhasil dirumuskan menjadi salah satu rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan UUD pada tanggal 10-16 Juli 1945. Maka, terbentuklah panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan pembukaan yang disebut sebagai piagam Jakarta yang direncanakan sebagai pembuka UUD 1945.
Tepatnya pada tanggal 14 Juli, BPUPKI mulai melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang UUD. Tiga hal yang dilaporkan Soekarno sebagai ketua panitia 9 pada sidang tersebut, ia merumuskan: pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, batang tubuh UUD.
Dampak kekalahan Jepang di perang dunia II
Adanya perumusan UUD ini karena merupakan salah satu dampak dari kekalahan Jepang oleh sekutu pada perang dunia II. Saat itu Jepang juga sempat memberikan janji kemerdekaan untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan tujuan agar bangsa Indonesia bersedia membantu Jepang, dan pernyataan itu diucapkan oleh menteri Jepang Kaiso Kuniaka yakni pada tanggal 7 September 1944.
Tidak lama setelah itu, perdana menteri Kaiso Kuniaka ini mengambil kebijakan politik khusus untuk Indonesia, dan janji tersebut mulai direalisasikan dengan adanya Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau BPUPKI. Tugas dari BPUPKI sendiri yaitu mempelajari dan menyelidiki sesuatu hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lainnya yang diperlukan untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Lalu, yang menjadi pertanyaan yaitu apa hubungan piagam Jakarta dengan UUD 1945?
Hubungan piagam Jakarta dengan pembukaan UUD 1945
Panitia sembilan yang sempat dibentuk untuk merumuskan pancasila juga sudah berhasil merumuskan piagam Jakarta yang hingga saat ini dikenal dengan undang-undang dasar 1945 dan menjadi bagian awal dari pembukaan UUD 1945. Panitia sembilan ini juga mengolah hasil rumusan dasar negara Indonesia yang telah dikemukakan oleh tiga tokoh besar nasional. Sehingga pada 22 Juni 1945 panitia sembilan telah resmi menyepakati naskah piagam Jakarta yang berisi tentang rancangan pembukaan undang-undang dasar.
Pada tanggal 10-16 Juli 1945 telah terjadi sidang kedua BPUPKI yang memutuskan untuk menyepakati rumusan dasar negara yang sudah dicantumkan dalam naskah piagam Jakarta. Tidak hanya sampai disitu, karena meskipun sudah disepakati ada beberapa perubahan oleh PPKI yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 145 hingga akhirnya disahkan menjadi pembukaan UUD 1945. Perubahan ini dilakukan karena beberapa alasan seperti: adanya rasa keberatan yang muncul dari beberapa wakil protestan dan katolik di wilayah Timur Indonesia mengenai isi sila pertama dalam Piagam Jakarta yang sudah disahkan sebelumnya.
Randy adalah mahasiswa Teknik Informatika salah satu Institut Negeri di Surabaya yang memiliki ketertarikan pada menulis, olahraga, dan berbagi mengenai semua hal mengenai pendidikan.
